Breaking News
Ervan Prakasa Pimpin LKBH Maros, Fokus Perluas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Jangan Jadikan Satpam Tameng,DPD PERADI Profesional Maros Desak Pembenahan Internal RSUD La Palaloi Tambang Diduga Ilegal di Tanralili–Moncongloe Disorot, LIN Desak Kejelasan Penegakan Hukum Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Kuansing – Mengahadapi agenda Hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 dan festival pacu jalur nasional di tepian Narosa teluk Kuantan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Camat Se-Kabupaten Kuansing di Ruang Rapat Plt Bupati, Rabu 5 Agustus 2026. ​Rakor tersebut ini dipimpin oleh Plt Bupati Kuansing yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si., Pertemuan camat se kuansing bersama pemerintah kabupaten Kuansing ini adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah menjelang rangkaian agenda besar, yakni HUT ke-81 RI, dan Event Nasional Pacu Jalur 2026. ​ Dalam arahannya, Pj Sekda Muradi menegaskan bahwa kesamaan langkah antar instansi menjadi kunci sukses penyelenggaraan seluruh agenda daerah tersebut. ​”Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan langkah dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Muradi. ​Menyikapi keterbatasan anggaran dan tantangan ekonomi saat ini, Muradi juga menginstruksikan para camat dan jajaran OPD untuk mengedepankan efisiensi serta inovasi tanpa mengurangi kemeriahan acara. ​”Di tengah situasi efisiensi sekarang, kemas kegiatan-kegiatan tersebut secara sederhana namun tetap sarat makna dan meriah,” lanjutnya. ​
Blog  

Skandal Rumah Subsidi: Pengembang dan Pemerintah Bungkam, Ratusan User Jadi Korban

Jejakkriminal.Co.id, Maros, — Polemik kerugian ratusan user rumah subsidi kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Maros. Sayangnya, pertemuan itu kembali buntu, tanpa kepastian soal ganti rugi yang selama ini dituntut oleh para korban.

Seleksi Pra Porprov Maros Dipertanyakan: Apakah Objektivitas dan Konsistensi Terjamin?

Wakil Direktur LBH Salewangan Maros, Nirwana, menilai kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan gugatan moral terhadap Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sumbangan Dibungkus Kesepakatan, Forum Pendidikan Soroti Praktik Komite SMAN 1 Maros

“Ini persoalan serius. Diduga kuat ada keterlibatan langsung oknum dari Dinas PUPR dalam penerbitan izin yang bermasalah. Bahkan pihak pengembang tidak berani menyebut nama dalam RDP. Jika proyek ini benar diperuntukkan untuk ASN dan atas ajakan pemerintah, maka siapa pejabat yang mengajak? Mengapa harus ditutupi?” ujar Nirwana.

Ia menyebut, indikasi permainan antara oknum dinas dan pengembang kian kuat. Sayangnya, pemerintah terkesan menutup diri, tidak memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat—terutama para user yang menjadi korban.

Diduga Sarat Suap, Proyek Perumahan di Lahan Pertanian Maros Tuai Kecaman: Regulasi Nasional Dilanggar

Nirwana Wakil LBH Salewangan menyatakan siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro-bono) kepada para user. “Kami punya tim profesional dan siap berjuang. Ini bukan hanya soal kehilangan rumah, tetapi menyangkut keadilan dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya,” tambah Nirwana.

Yang disesalkan, DPRD justru lebih menyoroti pihak balai, bukan dinas teknis yang menerbitkan izin. “Dinas yang menerbitkan izin harus dihadirkan dalam RDP. Dasar hukumnya apa? Bagaimana isi Memorandum of Understanding (MoU)-nya? Semua harus dibuka dengan jujur dan transparan,” tegasnya.

Nirwana juga menyampaikan bahwa nasib ratusan user kini digantung oleh sikap diam pengembang dan lemahnya kontrol dari pemerintah. “Kalau pengembang memang benar, harusnya berani mengungkap nama dan alurnya. Biar masyarakat tahu siapa yang harus bertanggung jawab—termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat daerah itu sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proyek perumahan subsidi, transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak. Pemerintah tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik meja, apalagi ketika warganya dirugikan.

Jika pemerintah dan pengembang terus diam, maka publik berhak mencurigai bahwa ada kejahatan yang sengaja disembunyikan. Saatnya aparat penegak hukum turun tangan dan mengungkap tuntas siapa dalang di balik proyek penuh masalah ini.(*) mr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example 728x250