Jejakkriminal.co.id👣MAROS, SULAWESI SELATAN – Masyarakat sipil mulai bersuara lantang menyikapi mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Maros.
Kasus yang mulai ditelusuri sejak 2024 itu hingga kini belum menghasilkan satu pun penetapan tersangka. Alasannya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros masih menanti rampungnya audit kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan. LSM PEKAN 21 menilai, lambannya proses penanganan kasus ini mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
“Kasus ini seperti ditahan-tahan. Ada aroma kekuatan tersembunyi yang diduga kuat ikut bermain,” tegas Sekjen PEKAN 21, Amir Kadir, saat menggelar konferensi pers, Minggu (22/6/2025).
Amir menyebut, pihaknya telah menyiapkan laporan ke Jaksa Pengawas di Kejaksaan Agung RI untuk mendesak dilakukannya audit forensik terhadap Kejari Maros. Langkah ini akan diambil jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti dalam proses penyidikan.
“Kita tidak akan diam. Laporan resmi ke Kejagung sudah disusun dan akan dikirim jika situasi masih stagnan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Maros, Zulfikar, menegaskan bahwa pihaknya tetap bekerja profesional dan transparan.
“Tidak ada intervensi. Kami hanya menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP sebagai dasar untuk menetapkan tersangka,” ucapnya.
Proyek pengadaan jaringan internet yang dimaksud memiliki nilai anggaran mencapai miliaran rupiah dan bertujuan memperkuat infrastruktur digital pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaannya diduga tidak sesuai ketentuan sehingga membuka peluang terjadinya kerugian negara.
Warga Geruduk Kantor Desa Majannang, Tolak Pemecatan Kepala Dusun Taipa
Hingga berita ini diturunkan, publik terus menagih kejelasan atas proses hukum yang berjalan lambat, sementara kecurigaan akan adanya upaya penghambatan kian menguat di tengah masyarakat.(*/kr)
