Breaking News
Ervan Prakasa Pimpin LKBH Maros, Fokus Perluas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Jangan Jadikan Satpam Tameng,DPD PERADI Profesional Maros Desak Pembenahan Internal RSUD La Palaloi Tambang Diduga Ilegal di Tanralili–Moncongloe Disorot, LIN Desak Kejelasan Penegakan Hukum Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Kuansing – Mengahadapi agenda Hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 dan festival pacu jalur nasional di tepian Narosa teluk Kuantan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Camat Se-Kabupaten Kuansing di Ruang Rapat Plt Bupati, Rabu 5 Agustus 2026. ​Rakor tersebut ini dipimpin oleh Plt Bupati Kuansing yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si., Pertemuan camat se kuansing bersama pemerintah kabupaten Kuansing ini adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah menjelang rangkaian agenda besar, yakni HUT ke-81 RI, dan Event Nasional Pacu Jalur 2026. ​ Dalam arahannya, Pj Sekda Muradi menegaskan bahwa kesamaan langkah antar instansi menjadi kunci sukses penyelenggaraan seluruh agenda daerah tersebut. ​”Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan langkah dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Muradi. ​Menyikapi keterbatasan anggaran dan tantangan ekonomi saat ini, Muradi juga menginstruksikan para camat dan jajaran OPD untuk mengedepankan efisiensi serta inovasi tanpa mengurangi kemeriahan acara. ​”Di tengah situasi efisiensi sekarang, kemas kegiatan-kegiatan tersebut secara sederhana namun tetap sarat makna dan meriah,” lanjutnya. ​
Blog  

KSPSI Sampaikan Keresahan Kepada DPRD Maros

JEJAKKRIMINAL.CO.ID, Maros(Sulsel)– KSPSI melaksanakan audiensi yang berlangsung hari Jum’at 10 Januari 2025 di Ruang Rapat Ketua DPRD Kabupaten Maros, dengan dihadiri oleh ketua KSPSI kabupaten Maros, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Ketua FARKES SPSI dan anggota serta Ketua HPPMI Maros.

Audiensi tersebut membahas tentang tenaga non ASN Kesehatan setelah penerimaan CPNS PPPK lingkup Kabupaten Maros tahun 2024 baru-baru ini.

Audiensi ini juga menyoal terkait proses seleksi PPPK Tahap II serta perekrutan Non ASN baru di fasyankes yang ber SK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Ketua Farkes Sulsel yang juga Ketua KSPSI Kabupaten Maros, Muh. Ridwan, SKM., mengapresiasi ketua DPRD Maros Muhammad Gemilang Pagessa karena gercep meluangkan waktu untuk menerima audiensi para pekerja kesehatan Non ASN.

“Kehadiran kami di sini membawa keresahan teman-teman tentang terus bertambahnya tenaga non ASN baru dan tidak layaknya upah teman-teman yang menerima SK BLUD sedangkan aturan BLUD sendiri diatur untuk mereka yang dipekerjakan sebagai tenaga BLUD yang harus diupah dengan layak, ini menjadi jomplang ketika Status mereka sebagai karyawan BLUD tapi tidak menerima upah yang layak dengan kata lain hanya menerima jasa dari BPJS kesehatan, ini jelas-jelas melanggar,” ungkap aktivis pekerja yang biasa disapa Kak Iwan tersebut.

Sementara itu Ketua Farkes Maros Amar Ma’ruf menambahkan, bahwa di tahun 2022 hampir semua tenaga kesehatan Non ASN itu tidak terdata di data base BKN karena semua statusnya sebagai karyawan BLUD dan dianggap ber-upah layak namun kenyataannya mereka hanya non ASN yang mengharap uang jasa kurang lebih 300-600 ribu/bulan.

“Tentu suatu kebodohan jika terus merekrut non ASN baru yang jelas-jelas dilarang sejak 2023 oleh Menpan RB; apalagi di SK kan BLUD dan tidak diberi Upah,” tegasnya.

“Kami lihat di anggaran perubahan Pemda Maros tahun 2024 terdapat dana 6 milyar untuk belanja pegawai BLUD namun tenaga kesehatan yang menerima dana Pemda masih jauh dari jumlah itu; ini mungkin perlu dipertanyakan,” tambah ketua HPPMI Maros.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Maros memastikan jajarannya akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai keresahan teman-teman farkes dan HPPMI dalam waktu dekat.

Selain itu beliau juga menghimbau bahwa di dalam proses penerimaan PPPK jangan percaya dengan iming-iming bantuan untuk langsung lulus.

“Saya sendiri sudah beberapa kali ikut dengan status anak bupati tapi tidak lolos,” beber beliau.

“Sikap tidak setuju dengan penambahan non ASN karena Sekang saja Kuota belanja pegawai kabupaten Maros sudah limit dari 30% yang diatur sekarang sudah mencapai angka 36 %,” tutupnya.(**) one’di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example 728x250