Breaking News
Ervan Prakasa Pimpin LKBH Maros, Fokus Perluas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Jangan Jadikan Satpam Tameng,DPD PERADI Profesional Maros Desak Pembenahan Internal RSUD La Palaloi Tambang Diduga Ilegal di Tanralili–Moncongloe Disorot, LIN Desak Kejelasan Penegakan Hukum Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Hadapi agenda HUT RI dan Pacu Jalur, Pj Sekda Kuansing Kumpulkan Camat Se-Kabupaten Kuansing – Mengahadapi agenda Hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 dan festival pacu jalur nasional di tepian Narosa teluk Kuantan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Camat Se-Kabupaten Kuansing di Ruang Rapat Plt Bupati, Rabu 5 Agustus 2026. ​Rakor tersebut ini dipimpin oleh Plt Bupati Kuansing yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Drs. Muradi, M.Si., Pertemuan camat se kuansing bersama pemerintah kabupaten Kuansing ini adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah menjelang rangkaian agenda besar, yakni HUT ke-81 RI, dan Event Nasional Pacu Jalur 2026. ​ Dalam arahannya, Pj Sekda Muradi menegaskan bahwa kesamaan langkah antar instansi menjadi kunci sukses penyelenggaraan seluruh agenda daerah tersebut. ​”Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan langkah dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Muradi. ​Menyikapi keterbatasan anggaran dan tantangan ekonomi saat ini, Muradi juga menginstruksikan para camat dan jajaran OPD untuk mengedepankan efisiensi serta inovasi tanpa mengurangi kemeriahan acara. ​”Di tengah situasi efisiensi sekarang, kemas kegiatan-kegiatan tersebut secara sederhana namun tetap sarat makna dan meriah,” lanjutnya. ​
Blog  

Desak Copot Kapolres dan Kanit Tipiter Maros, KOMAKS Aksi Demo

Maros, Sulsel, Jejakkriminal— Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAKS) menyelenggarakan aksi damai di tiga titik, yakni di depan Polda Sulawesi Selatan, Polres Maros, dan DPRD Kabupaten Maros. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pentingnya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Kabupaten Maros.Rabu (17/12/2026).

Aksi tersebut melibatkan mahasiswa, perwakilan lembaga, serta masyarakat yang bersatu menyuarakan penyelamatan hutan, gunung, dan kawasan karst Kabupaten Maros dari maraknya aktivitas tambang ilegal.

Dalam orasinya di depan Polda Sulsel, massa aksi secara tegas mendesak pencopotan Kapolres Maros dan Kanit Tipiter Polres Maros. “Terlalu lama kami menyaksikan aktivitas tambang ilegal terus beroperasi tanpa penindakan tegas, seolah hukum tidak lagi memiliki wibawa di Kabupaten Maros,” lanjut Sakri.

Menurut KOMAKS, aparat penegak hukum dinilai gagal menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang berlangsung terbuka dan masif, khususnya di kawasan Karst Nasional Bulusaraung yang secara hukum dilindungi dan memiliki nilai ekologis strategis.

“Lemahnya penegakan hukum oleh Polres Maros adalah bukti nyata ketidakseriusan aparat dalam menangani tambang ilegal,” tegas Irwansyah selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Ia menilai Polres Maros tidak becus dan gagal total dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan.

Irwansya juga menegaskan bahwa KOMAKS mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera mencopot Kanit Tipiter Polres Maros. “Kami anggap yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan pertambangan ilegal,” ujarnya.

Adapun tuntutan massa aksi antara lain meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum atas pembiaran tambang ilegal di Kabupaten Maros serta menuntut komitmen nyata penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku.

KOMAKS juga menilai maraknya aktivitas tambang ilegal patut diduga mendapat dukungan dan perlindungan dari oknum aparat penegak hukum. “Kecurigaan adanya dugaan praktik setor-menyetor bukan tanpa alasan. Fakta di lapangan menunjukkan hingga hari ini tidak ada satu pun penindakan hukum, padahal aktivitas tambang ilegal berlangsung terang-terangan,” kata Irwansyah Depan kantor Polres Maros

Ia menambahkan, jika aparat terus bungkam dan membiarkan kejahatan ini terjadi, maka hukum dinilai telah mati di Kabupaten Maros. Hingga saat ini, kata Irwansyah, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam tambang ilegal tidak pernah diseret ke ranah hukum, sehingga semakin menguatkan dugaan pembiaran sistematis.

Sebagai penutup rangkaian aksi, demonstrasi dilanjutkan di depan DPRD Kabupaten Maros. Namun massa aksi menyayangkan sikap DPRD yang dinilai pasif. “DPRD seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan, tapi justru duduk diam manis tanpa sikap dan tanpa keberpihakan kepada rakyat,” kata Irwansyah, salah satu peserta aksi.

Amir salah satu peserta aksi, mendesak DPRD Maros segera membentuk Panitia Khusus (Pansus Lingkungan) untuk mengusut maraknya tambang ilegal, dugaan pembiaran aparat, serta kerusakan lingkungan di kawasan Karst Nasional Bulusaraung.

KOMAKS menegaskan akan melakukan konsolidasi besar- besaran bersama beberapa aliansi dan mahasiswa dalam waktu dekat kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tersebut terus diabaikan.(*) Irwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example 728x250