Jejakkriminal.Co.id, Maros, — Polemik kerugian ratusan user rumah subsidi kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Maros. Sayangnya, pertemuan itu kembali buntu, tanpa kepastian soal ganti rugi yang selama ini dituntut oleh para korban.
Seleksi Pra Porprov Maros Dipertanyakan: Apakah Objektivitas dan Konsistensi Terjamin?
Wakil Direktur LBH Salewangan Maros, Nirwana, menilai kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan gugatan moral terhadap Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sumbangan Dibungkus Kesepakatan, Forum Pendidikan Soroti Praktik Komite SMAN 1 Maros
“Ini persoalan serius. Diduga kuat ada keterlibatan langsung oknum dari Dinas PUPR dalam penerbitan izin yang bermasalah. Bahkan pihak pengembang tidak berani menyebut nama dalam RDP. Jika proyek ini benar diperuntukkan untuk ASN dan atas ajakan pemerintah, maka siapa pejabat yang mengajak? Mengapa harus ditutupi?” ujar Nirwana.
Ia menyebut, indikasi permainan antara oknum dinas dan pengembang kian kuat. Sayangnya, pemerintah terkesan menutup diri, tidak memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat—terutama para user yang menjadi korban.
Nirwana Wakil LBH Salewangan menyatakan siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro-bono) kepada para user. “Kami punya tim profesional dan siap berjuang. Ini bukan hanya soal kehilangan rumah, tetapi menyangkut keadilan dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya,” tambah Nirwana.
Yang disesalkan, DPRD justru lebih menyoroti pihak balai, bukan dinas teknis yang menerbitkan izin. “Dinas yang menerbitkan izin harus dihadirkan dalam RDP. Dasar hukumnya apa? Bagaimana isi Memorandum of Understanding (MoU)-nya? Semua harus dibuka dengan jujur dan transparan,” tegasnya.
Nirwana juga menyampaikan bahwa nasib ratusan user kini digantung oleh sikap diam pengembang dan lemahnya kontrol dari pemerintah. “Kalau pengembang memang benar, harusnya berani mengungkap nama dan alurnya. Biar masyarakat tahu siapa yang harus bertanggung jawab—termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat daerah itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam proyek perumahan subsidi, transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak. Pemerintah tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik meja, apalagi ketika warganya dirugikan.
Jika pemerintah dan pengembang terus diam, maka publik berhak mencurigai bahwa ada kejahatan yang sengaja disembunyikan. Saatnya aparat penegak hukum turun tangan dan mengungkap tuntas siapa dalang di balik proyek penuh masalah ini.(*) mr
