Maros,Jejak kriminal. Co. Id— Warga Dusun Corawalie, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, menyampaikan keluhan terkait dampak getaran dari aktivitas penambangan yang berlangsung di kawasan Pergudangan 88 Pattene. Getaran yang dihasilkan alat berat jenis breaker dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga, mulai dari retakan pada dinding hingga kerusakan plafon bangunan.
Keluhan tersebut muncul setelah aktivitas penambangan dalam beberapa pekan terakhir meningkat intensitasnya. Warga mengaku getaran terasa hampir setiap kali alat berat beroperasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan struktur bangunan tempat tinggal mereka.
“Setiap alat berat bekerja, rumah terasa bergetar. Sekarang dinding mulai retak dan kami khawatir akan keselamatan bangunan kami,” ungkap salah satu perwakilan warga Dusun Corawalie.
Berdasarkan pantauan warga di lapangan, beberapa rumah mengalami keretakan struktural yang dikhawatirkan dapat semakin parah jika aktivitas dengan getaran tinggi terus berlangsung tanpa penanganan yang tepat. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pihak perusahaan maupun pemerintah setempat.
Meski demikian, warga menegaskan bahwa mereka tidak berniat menghambat aktivitas usaha maupun iklim investasi di wilayah tersebut. Masyarakat hanya berharap adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pihak perusahaan agar operasional industri tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan serta keselamatan warga.
Sejumlah aspirasi pun disampaikan warga sebagai langkah solusi. Di antaranya meminta perusahaan meninjau kembali penggunaan alat berat dengan beralih pada metode kerja yang menghasilkan getaran lebih rendah (low vibration techniques). Selain itu, warga juga mengusulkan adanya tim independen yang dapat memverifikasi kerusakan bangunan untuk memastikan proses kompensasi berjalan secara objektif dan adil.
Masyarakat juga berharap dilakukan uji teknis getaran secara berkala sesuai standar lingkungan hidup guna memastikan aktivitas industri tidak melampaui ambang batas yang dapat membahayakan pemukiman warga.
Tak hanya itu, warga mendorong adanya pertemuan terbuka yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta perwakilan masyarakat guna mencari solusi bersama yang konstruktif.
Hingga saat ini, warga masih menantikan kehadiran pemerintah setempat untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pihak perusahaan. Peran pemerintah dinilai penting sebagai mediator agar setiap aktivitas industri di wilayah Maros tetap berjalan sejalan dengan ketentuan tata ruang serta perlindungan lingkungan hidup.
“Kami mendukung adanya usaha, namun keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami berharap ada jalan keluar yang saling menguntungkan atau win-win solution bagi semua pihak,” tutup perwakilan warga.(**)
