JEJAKKRIMINAL.CO.ID, Sulsel,Maros – Ibu Warnidah, S.Pd., Kepala Sekolah TK Negeri, mengungkapkan rasa kecewa dan keterkejutannya terhadap mutasi jabatan yang baru saja diterimanya. Dalam wawancara bersama awak media, ia menyampaikan bahwa keputusan mutasi tersebut baru diketahuinya beberapa jam sebelum pelaksanaan.
“Setelah saya mendengar daftar nama yang dimutasi, ternyata saya satu-satunya kepala sekolah TK negeri yang dipindahkan jauh dari domisili. Saya tinggal di Camba, namun kini diberi tempat tugas baru di Moncongloe, yang jaraknya sangat jauh. Hal ini membuat hati saya menangis,” ungkapnya dengan nada sedih.
Diduga TKA Ilegal &Jabatan Terlarang: DPRD Maros Siapkan Sidak ke PT. NEWERA BLOCK
Warnidah menyatakan bahwa meskipun dirinya pernah bersumpah siap ditempatkan di mana saja sebagai abdi negara, ia merasa ada perlakuan tidak adil. “Yang lain dimutasi ke lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, hanya saya yang dipindah sejauh ini,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mencurigai adanya unsur politis dalam proses mutasi ini. Ia mengisahkan pengalaman sebelumnya saat pemilihan anggota DPRD lalu, di mana ia sempat ditegur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Andi Patiroi.
“Waktu itu beliau mengatakan, ‘Kenapa kamu tidak bisa mengontrol suamimu, sementara kamu seorang PNS?’ Saya menjawab, ‘Saya memang PNS, puang, tapi suami saya bukan PNS. Dia adalah masyarakat biasa yang bebas menentukan hak pilihnya.’ Saya paham etika sebagai ASN, tapi bukan berarti keluarga saya harus dikekang dalam pilihan politik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa jika mutasi ini murni keputusan organisasi, seharusnya ada penyampaian langsung yang dilakukan secara terbuka dan profesional.
Keren, Dua Guru PPPK Jadi Plt Kepala Sekolah, Bupati Maros Lakukan Mutasi Besar di Sekolah
Saya dibesarkan dalam lingkungan politik. Kurang lebih 23 tahun atau enam periode, ayah saya, H. M. Basri Karim, berpolitik dan menjadi pelopor penggerak Kabupaten Maros. Namun beliau tidak pernah menjadikan politik sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan politiknya. Politik bagi beliau adalah sarana untuk bersahabat, bukan untuk memusuhi. Setelah pesta demokrasi berakhir, beliau kembali menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang amanah,” pungkasnya.
Ia berharap agar politik tidak dijadikan alat dalam pengambilan keputusan, khususnya di sektor pendidikan. “Jika kita ingin melahirkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Maros, maka jangan jadikan politik sebagai dasar pengambilan keputusan,” harapnya.
Sebagai penutup, Warnidah mengungkapkan bahwa dirinya bukan satu-satunya yang mungkin merasakan hal ini. “Mungkin bukan hanya saya. Bisa jadi, di antara deretan orang yang dimutasi, ada pula yang merasakan hal yang sama,” pungkasnya.
Sorotan PHLH Terhadap LPJ Komite SMA 1 Maros: Transparansi atau Sekedar Formalitas?
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Patiroi, mengatakan bahwa mutasi yang terjadi kemarin murni bertujuan untuk penyegaran dan perbaikan dunia pendidikan di Kabupaten Maros.
Saat dikonfirmasi pihak wartawan terkait adanya unsur politik dalam mutasi tersebut, ia membantah dan menegaskan bahwa hal itu tidak benar.(team) mr
