Jejakkriminal👣Maros – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan kekecewaan mendalam atas lambannya tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Maros terhadap persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan PT. New Era Block.
Permasalahan ini telah dikawal sejak 10 Mei 2025, dan telah melalui tahapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya:
- Pemeriksaan terhadap perizinan operasional perusahaan.
- Peninjauan ulang terhadap praktik ketenagakerjaan, termasuk keberadaan dan legalitas tenaga kerja asing (TKA).
- Rencana inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
- Penghentian sementara kegiatan perusahaan hingga aspek legalitas dipenuhi.
Namun hingga hari ini, tidak ada langkah konkret dari DPRD dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
“Permasalahan ini sudah cukup lama. Kami terus mengawal sejak awal, bahkan telah mengirim surat resmi, tapi belum juga ada kejelasan. Percuma saja RDP dilakukan jika hanya formalitas dan tidak ada realisasi,” ujar Sadikin, Sekretaris Jenderal KSPSI, dalam konferensi pers di Z Coffee, Maros (12/6/2025).
Penyidik Sat Reskrim Polres Maros Tahan Pelaku Pencabulan Anak Kandung Di Maros
Ketua KSPSI Maros, Ridwan, turut menyampaikan bahwa dalam kondisi ketidakhadiran Ketua Komisi I, seharusnya Wakil Ketua dapat mengambil alih keputusan. Namun, ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maros, Mahmud Alkami, enggan memberikan tanggapan dan menyatakan dirinya tidak terlibat dalam RDP.
Aksi HMI Maros di Depan Polres: Tuntut Klarifikasi Soal Dana Desa dan Penegakan Hukum
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maros, H. M. Ikram Rahim, menyebut dirinya sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah, tanpa memastikan tindak lanjut agenda yang sudah disepakati bersama buruh.
Kepala TK Negeri Maros Kecewa Dimutasi Jauh: ‘Hati Saya Menangis’”
Pihak Polres Maros, melalui Kasubsi Penmas Ipda A. Marwan P. Afriady, menyatakan “Tunggu dulu, tanggapan Surat dari DPRD Maros. InsyaAllah Polres Maros siap menindaklanjuti keputusan bersama,” Ungkapnya.
Penutup, Jika DPRD tidak segera menunjukkan komitmennya, maka kami siap melakukan aksi demonstrasi dalam skala yang lebih besar untuk menuntut kejelasan dan keadilan bagi para pekerja,” tegas Ridwan.
Kami mengingatkan kembali bahwa jika DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan dan menegakkan hasil RDP, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus terkikis.
